Analisis Kebijakan Daerah

Akankah Gen-Z Menjadi Masalah Bagi Birokrasi Jateng ke Depan? Langkah Transisional Menutup Gap Antar Generasi

2025-02-24T09:17:02+07:00

Riset BRIDA Jawa Tengah Tahun 2023 menemukan fakta adanya fenomena gap generasi
(generation gap) di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fenomena ini muncul dalam
persepsi saling menuduh satu dengan yang lain terkait kekurangan dan kelemahan pada generasi yang
berbeda. Gen-Z menilai generasi senior serba lambat, kurang egaliter, dan sedikit membuka ruang aspirasi,
sebaliknya generasi senior menilai gen-Z kurang memiliki kesantunan, tidak komunikatif, dan terlalu
menuntut. Jika situasi ini tidak disikapi dengan bijak, maka dampak buruknya akan semakin membesar.
Teridentifikasi setidaknya ada 4 (empat) potensi masalah dari tidak terkelolanya gap antar generasi ini.
Pertama, kemampuan penggunaan teknologi digital yang tersia-siakan dan tidak termanfaatkan dengan baik
dari pegawai gen-Z. Kedua, suasana kerja tidak nyaman karena kurangnya kepercayaan (trust) antar
generasi. Ketiga, tidak berkembangnya kreativitas dan produktivitas karena suasana kerja yang kurang
nyaman dan egaliter. Keempat, dalam jangka panjang, birokrasi akan kekurangan SDM gen-Z yang
berkualitas unggul. Policy brief ini merekomendasikan: (1) mendorong model kepemimpinan fasilitatif di
masing-masing OPD; (2) mengembangkan model pelatihan, pembekalan, bahkan mentorship yang sensitif
terhadap dinamika lintas generasi (cross-generation); (3) menciptakan lingkungan kerja yang inklusif; dan (4)
mengujicobakan kebijakan kerja fleksibel.

Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah: Bukan Sekedar Nama dan Pengelompokan Wilayah (Analisis Wilayah Kedungsepur)

2025-02-24T09:16:22+07:00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 10 Wilayah Pengembangan (WP) sebagai inovasi kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan integrasi rantai pasok produksi wilayah, skala ekonomi, dan daya saing regional. Wilayah Pengembangan tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung daya saing ekonomi Jawa Tengah, namun tidak adanya kelembagaan dan kurangnya koordinasi lintas wilayah menghambat optimalisasi potensi ini. Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi) merupakan salah satu Wilayah Pengembangan dimana Kota Semarang mendominasi aktivitas ekonomi, sementara wilayah pendukung seperti Kendal, Demak, dan Grobogan belum memaksimalkan kontribusinya. Untuk meningkatkan potensi WP tersebut, diperlukan kelembagaan yang mampu menyelaraskan perencanaan lintas wilayah, memperkuat kolaborasi, dan mengintegrasikan rantai pasok ekonomi. Dengan kelembagaan yang terintegrasi dan kolaborasi yang kuat pada WP, Jawa Tengah dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing provinsi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang diusulkan untuk memperkuat peran Wilayah Pengembangan (WP) mencakup tiga aspek utama. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Wilayah Pengembangan yang menjalankan peran Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan dan implementasi pembangunan lintas daerah. Kedua, pemberian insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi (seperti, kemudahan izin investasi dan dukungan rantai pasok), serta ketiga, integrasi program pembangunan wilayah pengembangan dalam Masterplan Pembangunan Daerah, sehingga sektor unggulan dapat berkembang secara sinergis dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Nasional: Akankah Terwujud Hingga 2045?

2025-02-24T09:27:50+07:00

Jawa Tengah, sebagai salah satu penumpu pangan nasional menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa
depan. Walaupun saat ini beras di Jawa Tengah surplus, tetapi produksi dari tahun ke tahun berpotensi mengalami
penurunan. Lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, dan jumlah rumah tangga yang
berusaha pada sektor pertanian juga mengalamipenurunan. Dari sisi permintaan meningkat seiring meningkatnya jumlah
penduduk. Policy brief ini mengacu hasil penelitian BRIDA Provinsi Jawa Tengah tentang ketahanan pangan pada
komoditas beras. Berdasarkan pemodelan sistem dinamis, dihasilkan bahwa ketahanan pangan (beras) di Jawa Tengah
dipengaruhi secara langsung oleh produksi padi, rendemen, dan pertumbuhan penduduk, serta secara tidak langsung
mendapatkan pengaruh dari luasan lahan dan faktor-faktor pendukung produktivitas. Berdasarkan pemodelan tersebut,
ketahanan pangan (beras) akan tetap terjaga hingga 2045 dengan syarat terdapatnya peningkatan luas panen, sistem
persediaan (logistik) yang handal, serta tingkat konsumsi terkendali (jumlah penduduk dan pola konsumsi). Policy brief
ini merekomendasikan kebijakan: 1) konsistensi penerapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi); 2) peningkatan produktivitas
dengan pengelolaan sumber daya lahan secara baik; 3) pengembangan alternatif pangan non beras, promosi pola
konsumsi seimbang. Dari aspek teknologi, perlu implementasi pertanian presisi, pemanfaatan varietas unggul,
mekanisasi pertanian, pemanfaatan sistem pemasaran online, pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen, serta
sistem informasi logistik terpadu. Dukungan kebijakan akselerasi implementasi teknologi antara lain melalui dukungan
pembangunan sarana/prasarana pertanian, penyuluhan, kredit, dan kebijakan harga pangan

Reformulasi Skema Bantuan Perbaikan RTLH: Tidak Hanya Aladin

2025-02-24T09:40:25+07:00

Dalam menyasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 1 “Tanpa Kemiskinan” dan
poin 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah
satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam kurun 2018- 2024 Jawa
Tengah berhasil mengintervensi 1.180.076 unit RTLH yang terdiri dari 100.699 (penanganan 2016 s.d 2018) dan
1.079.377 unit RTLH dari berbagai sumber pendanaan. Namun, terjadi pertumbuhan RTLH baru sehingga sisa
RTLH berubah dari 1.390.825 unit menjadi 1.022.113 unit yang belum tertangani. Dalam implementasinya,
rehabilitasi RTLH bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu
Pemdes) belum sepenuhnya optimal akibat masih dihadapkan dengan permasalahan dari aspek input hingga
outcome. Permasalahan tersebut meliputi: 1) belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima serta
persyaratan rumah belum menimbang karakteristik/tipologi rumah dan lingkungan, 2) terbatasnya pemahaman
masyarakat tentang standar konstruksi rumah layak huni sehingga prioritas perbaikan belum sesuai standar, 3)
terbatas fokus pada kelayakan fisik bangunan hunian, khususnya aladin (atap, lantai, dinding), dan belum
menimbang prioritas kawasan permukiman, dan 4) belum adanya evaluasi dampak pelaksanaan bantuan
rehabilitasi RTLH terhadap penurunan kemiskinan. Rekomendasi strategis yang diusulkan yaitu: 1) spesifikasi
sasaran penerima bantuan RTLH perlu dibedakan menjadi sasaran RTLH Swadaya dan Prioritas 2) spesifikasi
persyaratan rumah penerima bantuan perlu menimbang perbedaan karakteristik/tipologi rumah dan kondisi
lingkungan, 3) fokus pada sasaran kawasan khusus dan prioritas yang didukung dengan peningkatan kualitas
lingkungan, 4) peningkatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan fungsi teknik dan pendampingan
yang tersertifikasi, 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengkaji implementasi dan dampak
program, serta 6) kolaborasi stakeholder dalam implementasi input, proses, output, dan outcome