/

Peran BAPEMDA dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Banjarnegara

  • Aldi Lutfi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Zufar Hafiz Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Ilham Maulana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Fatkhuri Fatkhuri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Kata Kunci: BAPEMDA, Demokrasi Lokal, Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dan tantangan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan, klasifikasi, dan penyajian data untuk memberikan gambaran yang jelas. Analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAPEMDA memainkan peran strategis dalam memastikan pemilu yang adil dan damai di Desa Banjarnegara, tetapi menghadapi tantangan seperti korupsi, konflik kepentingan, dan kurangnya mekanisme pengawasan. Reformasi kelembagaan, pedoman etika, pelatihan, dan insentif yang memadai diperlukan untuk meningkatkan integritas BAPEMDA dan memastikan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Referensi

Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian

suatu pendekatan praktek. Rineka

Cipta.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2023). Laporan tahunan: Efektivitas pengawasan desa. Banjarnegara: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2023). Data demografi Desa Banjarnegara tahun 2023. Banjarnegara: BPS Banjarnegara.

Bogdan, & Biklen, S. (1992). Qualitative Research For Education. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan. Majalah Ilmiah Dinamika, 37(1), 15.

Hardiman, Budi F. (2009). Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ Dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas.Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Institut Pengawasan Desa. (2023). Studi kasus pengawasan pemilihan kepala desa di Banjarnegara. Yogyakarta: Institut Pengawasan Desa.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Pusat Studi Pemerintahan Daerah. (2023). Survei persepsi warga terhadap transparansi pemilihan kepala desa. Jakarta: Pusat Studi Pemerintahan Daerah.

Putra, H. (2023). Dampak pendekatan sowan dalam meningkatkan keterlibatan warga pada pemilihan kepala desa .Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

Rahardjo, T. (2022). Analisis indikasi gratifikasi dalam pemilihan kepala desa di Banjarnegara. Semarang: Yayasan Anti Korupsi Daerah.

Rahayu, L. (2023). Pengaruh peningkatan insentif terhadap integritas BAPEMDA. Jakarta: Lembaga Pengkajian Desa.

Sari, R. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Warga. Jurnal Administrasi Publik.

Suharno, B. (2022). Tradisi Lokal dan Demokrasi: Kasus Desa Banjarnegara. Jurnal Politik dan Budaya.

Suryadi, M. (2022). Peran BAPEMDA dalam pengawasan pemilihan kepala desa di Banjarnegara. Yogyakarta: Pusat Penelitian Tata Kelola Desa.

Setiawan, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Desa: Analisis Kasus Banjarnegara. Jurnal Ilmu Sosial.

Universitas Jenderal Soedirman. (2023). Studi tentang kompensasi BAPEMDA di desa-desa kecil di Banjarnegara. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Yayasan Desa Bersih. (2023). Laporan pemantauan independensi BAPEMDA dalam pemilihan kepala desa. Bandung: Yayasan Desa Bersih.

Diterbitkan
2025-02-21