PRAKTIK PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
Abstrak
Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dilakukan dari unit terkecil yaitu pembangunan desa. Pemerintah menunjang dan mendorong percepatan pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa. Dalam pembangunan nasional maupun desa diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu bentuk pelibatan dan partisipasi masyarakat adalah dalam hal penganggaran kegiatan dan program prioritas desa. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik partisipasi masyarakat di setiap tahapan penganggaran untuk pembangunan desa dalam rangka pemanfaatan dana desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh. Adapun langkah-angkah yang dilakukan dalam analisis ini dengan reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa praktik penganggaran partisipatif dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Brati pelaksanaannya masih belum optimal melibatkan masyarakat, terutama pada tahap perencanaan anggaran.
Referensi
Jurnal
Bebbington, A., L. Dharmawan, E. Fahmi, dan S. Guggenheim. 2006. Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. World Development 34: 1958–1976. doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025
Chong, J., Abeysuriya, K., Hidayat, L., Sulistio, H., & Willetts, J. 2016. Strengthening Local Governance Arrangements for Sanitation: Case Studies of Small Cities in Indonesia. Aquatic Procedia, 6, 64–73. doi.org/10.1016/j.aqpro. 2016.06.008
Daniel, M. M. 2014. Local and Community Driven Development approach in the provision of basic facilities in Jos, Nigeria. Cities 39: 99–108. doi.org/10.1016/ j.cities.2014.03.003
Grillos, T. 2017. Participatory Budgeting and the Poor : Tracing Bias in a Multi-Staged Process in Solo , Indonesia. World Development, xx. doi.org/10.1016/j.worlddev. 2017.03.019
Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8)
Matridi, R. A., Zuraidi, D., Setyadiharja, R., Sanopaka, E., Effendi, D., & Utari, D. S. 2015. An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169(August 2014), 189–197. http://doi.org/ 10.1016/j.sbspro.2015.01.302
Suharyadi, Heri & Insani, Aji. 2016. Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2)
Purnamasari, Hanny & Ramdani, Rachmat. 2018. Manajemen Pemerintahan dalam Pembangun-an Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupa-ten Karawang. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 160-172
Oleh, H. F. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga, 2(1), 1–8
Buku
Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2019. Kecamatan Brati dalam Angka 2019. Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan
Dakelan, et al. 2016. Mewujudkan Desa Inklusif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016). Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta: Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Sutoro, E, et al. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wahidi, R. 2015. Membangun Perdesaan Modern. Bogor: Indec
Waskitoaji, Damar, et al. 2016. Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa secara Partisipatif. Salatiga: Lembaga Percik
