STAKEHOLDER MAPPING DALAM PELAKSANAAN COMMUNITY TOURISM COLLABORATIVE GOVERNANCE (CTCG) DI DESA MARON WONOSOBO
Abstrak
Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo menerapkan konsep Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) dalam pengelolaan pariwisata yang ada. Hal ini dilakukan guna mengembangkan potensi serta peningkatan sosial ekonomi di Desa Maron. Namun, dalam pelaksanaanya tidak semua stakeholder mendapatkan peran yang sama dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Maron. Sehingga dalam tulisan ini akan dijabarkan bagaimana stakeholders mapping dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Maron. Serta hal- hal apa saja yang menjadikan tidak meratanya peran stakeholders dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara mendalam serta Focus Group Discussion (FGD) dengan berberbagai stakeholder yang terlibat dalam Community Tourism Collaborative Governance (CTCG). Hasil penelitian menunjukan hal yang menjadikan pembagian peran kurang merata adalah (1) masih adanya tarik ulur kepentingan antar stakeholder terutama dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan beberapa komunitas di sekitar Telaga Menjer sehingga beberapa komunitas tidak ikut serta dalam pengelolaannya. (2) Kepemilikan beberapa obyek daya tarik wisata seperti gethek dan spot selfie masih milik perorangan atau individu. (3) Hilangnya trust masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat lebih memilih ikut mendukung kegiatan komunitas lokal yang merupakan inisiator juga menjadi penyebab utama kurang meratanya peran dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Maron.
Referensi
Ahsani, R. D. P. et al. (2018) ‘Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa’, Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), pp. 135–146. doi: 10.26905/pjiap.v3i2.2270.
Alamsyah, D. et al. (2019) ‘Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara’, FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 04(02), pp. 112–127.
Cresswell, J. W. (2012) Research Desaign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edited by A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Destiana, R. et al. (2020) ‘Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel Index ( GMTI ) 2019 menjadi Pengembangan Destinasi Pariwisata mengenai sarana dan parasarana pe’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), 08(02), pp. 132–153.
Al Fajri, D. N. A. (2019) ‘Peran Stakeholder Dalam Upgrading Industri Pariwisata Melalui Desa Wisata (Studi Kasus: Pengembangan Desa Wisata Kembangarum Dan Desa Wisata Kasongan’, Jurnal Studi Diplomasi, 11(1), pp. 60–70.
Handayani, F. and Warsono, H. (2017) ‘Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang’, pp. 1–13.
Hasyir, G. Al et al. (2020) ‘Persepsi Dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat Garut’, Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, 6(1), pp. 412–425.
Hidayah, N. A. et al. (2019) ‘Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun’, Jurnal Administrasi Publik, 7(1), pp. 55–71.
Irene, N. and Sitorus, B. (2020) ‘Peran dan Kolaborasi Stakeholders Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisata di Kawasan Danau Toba’, Jurnal Hospitality dan Pariwisata, 6(2), pp. 83–92.
Keyim, P. (2015) ‘Collaboration and rural development in a tourism context’, Tourism Development, (October), pp. 161–176.
Keyim, P. (2016) ‘Tourism and rural development in western China: A case from Turpan’, Community Development Journal, 51(4), pp. 534–551. doi: 10.1093/cdj/bsv046.
Keyim, P. (2018) ‘Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti’, Journal of Travel Research, 57(4), pp. 483–494. doi: 10.1177/0047287517701858.
Kusiawati, D. (2017) ‘Pendidikan Luar Sekolah , Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Luar Sekolah , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Malang’, Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), pp. 59–72.
Lee, J. W. and Syah, A. M. (2018) ‘Economic and environmental impacts of mass tourism on regional tourism destinations in Indonesia’, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), pp. 31–41. doi: 10.13106/jafeb.2018.vol5.no3.31.
Sofianto, A. (2018) ‘Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur’, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 16 Nomor 1, pp. 27–44.
Thondhlana, G., Shackleton, S. and Blignaut, J. (2015) ‘Local institutions, actors, and natural resource governance in Kgalagadi Transfrontier Park and surrounds, South Africa’, Land Use Policy, 47, pp. 121–129. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.03.013.
Triwahyuningtyas, E., Rahtomo, W. and Darmawan, H. (2018) ‘Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang Dan Sekitarnya Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan’, Jurnal Manajemen Resort dan Leisure, 15, No.1, pp. 33–47.
Yashinta, P. N. (2020) ‘Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar’, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), pp. 1–23.
